Pemerintahan Arab Saudi di bawah pimpinan Raja Abdullah

Pemerintahan arab Saudi berbentuk Kerajaan atau monarki dipimpin oleh raja Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud. Ia diresmikan menjadi Raja pada 3 Agustus 2005 hingga sekarang. Abdullah juga menjabat sebagai Perdana Menteri dan Komandan Garda Nasional Saudi. Dia diberikan jabatan Komandan Garda Nasional Saudi pada tahun 1963 dan jabatan Wakil Perdana Menteri pada Juni 1982. Dari empat istrinya lahir sepuluh putra dan 10 putri. Sebelum menjadi komandan Garda Nasional, ia menjabat Wali Kota Mekkah. Ia dikenal alim dan sederhana. Ia tidak pernah diterpa masalah korupsi atau pun terlibat gaya hidup para pangeran negeri Arab yang biasanya lekat dengan banyak wanita dan kehidupan gemerlap.

Raja Abdullah mempunyai karakteristik kepemimpinan yang otoriter.Mempunyai kekuasaan dan wewenang yang tidak terbatas,dan mempunyai hak sepenuhnya dalam pengambilan keputusan.Hal itu dapat terlihat pada saat Raja Abdullah memecat Perdana Menteri Samir Rifai dan menunjuk Marouf Bakhit untuk menempati posisi itu [sumber : http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=29269&Itemid=18]

Dijelaskan bahwa pada saat itu Raja Abdullah sama sekali tidak melibatkan masyarakatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyebabkan adanya demo protes oleh warga Yordania.

Kepemimpinan Raja Abdullah ini menimbulkan unjuk rasa besar-besaran pada 11 Maret 2011. Para aktivis prodemokrasi mengakui bahwa gerakan mereka terinspirasi dari revolusi di Tunisia, Mesir, Libia, dan beberapa negara TimurTengah dan Afrika Utara yang kini terus bergolak. Dibandingkan dengan Tunisia, Mesir, atau Libia, tuntutan kelompok demokrasi di Saudi yang diwakili kelompok intelektual sebenarnya lebih pada perubahan sistem yang lebih demokratis. Intinya, mereka menuntut sistem pemerintahan di Arab Saudi menjadi monarki konstitusional, kerajaan yang juga memiliki undang-undang dasar. Namun, dalam waktu dekat, tampaknya situasi di Saudi belum berubah. Kerajaan masih ingin menikmati kekuasaannya yang tanpa batas dan tanpa gangguan dari lembaga lain. Hal ini terbukti dari sikap pemerintah, dalam hal ini kepolisian yang terus melarang dan bahkan menangkapi para pemimpin demonstrasi [sumber : http://koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=77105]

Arab Saudi harus melihat perubahan ini dan mengakomodasinya dalam berbagai cara, antara lain terus membuka dialog dan tentunya membagi sedikit kekuasan mutlaknya pada kelembagaan demokrasi karena inilah penyelamat bagi kerajaan yang dibangun oleh keluarga Ibnu Saud.